Buser86.id (Kalteng) Palangka Raya – Biro Perencaan Umum dan Angaran (Rorena) Polda Kalteng menggelar kegiatan sosialsiasi kepada satuan kewilayahan (satwil) jajarannya terkait program Polri Tahun Anggaran 2022.
Polresta Palangka Raya pun turut mengikuti sosialisasi tersebut dengan diwakili oleh Kabag Ren, Kompol Apriyanto beserta personel, yang digelar pada Aula Hotel Nascar di Jalan Nyai Udang, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (26/4/2022) pagi.
Sebelum dimulainya kegiatan pada pukul 08.30 WIB, Kabag Ren pun menyempatkan diri untuk menjelaskan terkait pelaksanaan sosialisasi tersebut, yang akan dipimpin oleh Kabag RBP Rorena Polda Kalteng, AKBP Andi Selvi.
“Kegiatan yang akan digelar oleh Rorena Polda Kalteng pada hari ini yakni Sosialisasi Sosialisasi Indeks Tata Kelola Online Polri atau yang dikenal dengan sebutan ITK-O, sebagai mana Program Polri di Tahun Anggaran 2022,” ungkap Kompol Apriyanto.
ITK itu sendiri adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja dan capaian program Reformasi Birokrasi dalam tubuh instansi Polri, dengan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengukuran Tata Kelola Polri.
“ITK itu pun kini telah menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan berdasarkan bukti dan alat perbandingan kinerja yang objektif, adil dan akurat terhadap kinerja serta capaian program Reformasi Birokrasi Polri,” terang Apriyanto.
Dirinya melanjutkan, dalam kegiatan sosialsiasi tersebut nantinya juga akan dihadirkan data-data pendukung terkait ITK-O yang diawaki oleh masing-masing operator dari polresta maupun polres jajaran Polda Kalteng.
“Beberapa data telah kami bawa dan akan disampaikan kepada Rorena Polda Kalteng tekait ITK-O ini, mulai dari laporan, SOP, surat, sertifikat hingga dokumen-dokumen fisik pendukung lainnya dari Polresta Palangka Raya,” tuturnya.
Ia pun berharap dengan adanya sosialisasi ITK-O Polda Kalteng tersebut dapat berdampak positif bagi kinerja maupun Reformasi Birokrasi Polresta Palangka Raya, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas.
“Demi mewujudkan aparatur kepolisian yang bersih dan bebas dari KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan birokrasi yang efektif dan efisien, serta menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi penegakkan hukum,” pungkas Apriyanto.
(@nton)
