Mapas! Kepala Desa Sumber Marga tak hargai pusaka negara Republik Indonesia ini atau tak paham undang-undang faktanya๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡

oleh -18194 Dilihat
oleh

 

Buser86 id//Lampung timur
22 november 2022
bahwa sikap tidak dapat menghargai nilai nilai perjuangan bangsa Indonesia, Kepala desa sumber marga kecamatan, way jepara kabupaten Lampung timur, berawal dari awak media yang sedang berkunjung di kantor desa sumber marga kecamatan way jepara kabupaten Lampung timur, Saat itu awak media melihat bendera yang berkibar dihalaman kantor desa dalam keadaan rusak parah pudar dan robek bahkan nyaris hancur, sangat disayangkan bendera di kantor desa tetapย  masih berkibar bendera merah putih yang merupakan lambang negara seakan akan akan dilecehkan dan diremehkan,

Lebih lanjut awak media mencoba menemui Kepala desa di kantor dan kami dapat berbincang dan dapat di ambil dari obrolan ternyata tipikal kepala desa ini tergolong congkak dan sombong bahkan seharusnya sebagai Kepala desa bersiap yang menunjukan rasa nasionalisme yang tinggi tapi jiwa itu tidak tertanam dihati para pengurus desa sumber marga kecamatan bandar way jepara,,, Berarti mereka tidak paham undang undang atau dengan sengaja melupakan undang-undang dan pasal tentang bendera ,,

Padahal dan pemasangan bendera merah putih disetiap gedung pemerintahan wajib hukumnya dikibarkan mulai pagi hari sampai terbenam matahari, demikian perintah UU RI No.24 tahun 2009 pasal 7 ayat 1.

Ukuran bendera merah putih juga diatur pada UU yang sama yakni pasal 4 ayat 3 huruf b yang berbunyi : 120 cm X 180 cm.

Yang mana pada ayat 2 mengatur tentang bahan Bendera berasal dari kain yang tidak luntur.

UU No.24 tahun 2009 pasal 24 huruf c menyatakan : Setiap orang dilarang : โ€œmengibarkan bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam.โ€

Masih pada UU yang sama pasal 67 mengatur sangsi sebagai berikut ;

Jika mengibarkan Bendera yang merujuk pada pasal 24 huruf b : โ€œDipidana penjara paling lama satu (1) tahun atau denda atau denda paling banyak 100.000 juta rupiahโ€.

UU RI No.24 tahun 2009 merujuk kepada UUD tahun 1945 pasal 35 dan 36Aโ€

Dan dijelaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian

โ€“ Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negaraโ€.

โ€“ Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain

โ€“ Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : โ€œDalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.โ€

โ€“ Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: โ€œtiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.โ€

Cipto & Tim

No More Posts Available.

No more pages to load.