Buser86 Lombok Tengah. (NTB). Delapan Orang pejuang Lahan Kek mandalika yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemilik Lahan Mandalika yakni Samsul Qomar, Zabur, Lalu Moh Sukri, HL Wiraksa, Lalu Rusdi, Lalu Burhanudin, Sibawai dan Setia Darma, Terus berteriak agar Lahan Rakyat seputaran Kek Mandalika harus dibayar Sebalum MotoGP di gelar.” mereka tidak salah karena dia mempejuangkan hak mereka ke Pihak PT ITDC dan pemerintah .” jelas Samsul Qomar Juru Bicara Pejuang Lahan Mandalika Senen (9/10/2023).
Delapan orang ini mendesak agar tanah warga segera diselesaikan, ” patut kita curiga ada oknum mafia tanah di ITDC., silahkan Direksi pihak ITDC selesaikan lahan warga, jika tidak bisa silahkan hengkang dari Lombok,” Ujar Samsul Qomar diamini temannya.
Aliansi juga mendesak Menteri BUMN agar mencopot jabatan Direksi dan Genderal Menejer PT ITDC yang hingga saat ini tidak bisa menyelesaikan sengketa lahan warga.” selama ini laporannya ke Menteri atau presiden selalu Clear. ” tegas samsul Qomar didampingi Zabur dan Lalu Moh Sukri dkk.
Kata Samsul, Sudah bosan masyarakat dijanjikan dengan bebagai macam alasan namun tidak satupun yang ditepati. Dimana hati nurani mereka, dimana Keadilan pemerintah Kepada masyarakat pemilih lahan.
Bahkan hari ini pada hari Selasa mereka akan layangkan surat somasi ke pihak ATR/ BPN kabupaten Lombok Tengah. Sebab Pihak ITDC berdalih tidak mau membayar lantaran lahan tersebut sudah diterbitkan HPL oleh pihak ATR/ BPN. ” kalau memang HPL Itu sesuai data dan kalu tidak sesuai prosedur nya cacat hukum, kalau Warkah nya salah, ya pihak BPN cabut saja. karena sebelumnya sudah dilakukan, Kalu ndk berani kita menduga ada oknum mafia tanah di kawasan lahan mandalika yang bermain. “Bupati juga bingung ada HPL di tanah aset pemda Lombok Tengah. ” jelasnya Samsul Qomar.
Selanjutnya, Samsul Qomar didampingi pemilik lahan mengaku akan melayangkan surat Ke bapak presiden RI Ir Joko Widodo. Bapak Mentri BUMN dan Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. Ia meminta tindak lanjut penyelesean pembayaran lahan tanah Kek Mandalika. Bila perlu Bapak Mahfud MD Menteri Menko Polhukam dimiinta agar terjun langsung ke kek Mandalika karena ada mafia tanah pada pembebasan Lahan Kek Mandalika.” aneh sekali kok begitu mudah terbit HPL di tanah masyarakat kalau memeng keliru sedehana saja cabut saja, kan sudah dilakukan sebelumnya sudah dilakukan.” jelas Samsul Qomar dengan Lantang.
Ada Penerbitan HPL yang Janggal.
Pemilik lahan di Mandalika, ungkap sejumlah data.
mengenai proses bagaimana KEK Mandalika mendapatkan HPL yang dinilai janggal.
Data tersebut, sebuah surat dengan kop PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) Bali Tourism Development Corporation (BTDC) tertanggal 7 September 2012.
Surat dengan perihal permohonan HPL Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok itu, ditujukan kepada BPN Provinsi NTB dan BPN Kabupaten Lombok Tengah.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama BTDC saat itu, Ida Bagus Wirajaya menyampaikan bahwa adanya persoalan pada lahan yang kini disebut Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika tersebut.
Dimana, dari 1.175 hektare lahan yang disertakan pemerintah melalui PP nomor 50 tahun 2008 dan PP nomor 33 tahun 2009, baru sekitar 1.035 hektare lahan yang menjadi milik BTDC yang sekarang disebut ITDC.
Nah, sampai disitu jelas kalau BTDC yang sekarang disebut ITDC cuma punya lahan yang sudah ada HPL seluas 1.035 hektar.” Ungkap Lalu Moh Sukri.
Lalu Moh Sukri yang juga salah satu pemilik lahan di Mandalika ini, dalam surat itu, pihak BTDC saat itu meminta kepada pihak BPN untuk menerbitkan HPL atas lahan seluas 140 hektare agar lahan yang tadinya ber-HPL hanya 1.035 hektare, lengkap menjadi 1.175 hektare.
“Pertanyaan kami, darimana ITDC mendapat lahan seluas 140 hektare yang belakangan akhirnya HPL-nya diterbitkan itu, kalau tidak dari lahan milik masyarakat yang tak lain kami-kami ini.” Kata Lalu Moh Sukri.Sejumlah pemilik lahan Mandalika lainya seperti Lalu Prayadi, Asyah, Lalu Sahn.
KAPERWIL BUSER86 MATARAM NTB
