BEKASI | BUSER86.ID – Dugaan praktik penipuan dan penggelapan dalam transaksi gadai sawah mencuat di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang warga lanjut usia bernama Samun (62), warga Kampung Srengseng, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, mengaku mengalami kerugian hingga Rp35 juta setelah sawah yang digadaikan kepadanya diduga telah dijual kepada pihak lain.
Merasa dirugikan dan tidak mendapatkan kepastian pengembalian uang selama hampir satu tahun, Samun akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan tersebut ke Polsek Sukatani, Polres Metro Bekasi.
Pengaduan itu tercatat dengan Nomor: LAPDUAN / 33 / XI / 2026 / POLSEK SUKATANI, tertanggal Minggu, 15 November 2026, sekitar pukul 17.37 WIB
Dalam pengaduannya, Samun melaporkan dua orang bernama (Z.A) dan (M) atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang berkaitan dengan transaksi gadai sawah senilai Rp35.000.000 Berawal dari Tawaran Gadai Sawah Rp35 Juta Berdasarkan kronologi yang disampaikan pelapor, peristiwa tersebut bermula pada Kamis, 27 November 2025, sekitar pukul 19.37 WIB.
Saat itu, pihak yang dilaporkan bersama inisial (T) mendatangi kediaman Samun di Kampung Srengseng, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Dalam pertemuan tersebut, terlapor menawarkan sebidang sawah untuk digadaikan dengan nilai kesepakatan sebesar Rp35 juta.
Samun yang tertarik dengan tawaran tersebut kemudian menyetujui transaksi gadai sawah sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak Pembayaran dilakukan melalui dua tahap Pertama, uang sebesar Rp30 juta ditransfer oleh anak pelapor bernama Nuryati ke rekening pihak terlapor.
Selanjutnya, pada keesokan harinya, Samun menyerahkan uang tambahan sebesar Rp5 juta melalui seorang saksi bernama Tarmin, yang merupakan ketua RT setempat, untuk disampaikan kepada terlapor.
Dengan demikian, total uang yang menurut pelapor telah diserahkan mencapai Rp35 juta Baru Dua Minggu, Sawah yang Digadaikan Diduga Bermasalah Persoalan mulai muncul sekitar dua minggu setelah transaksi dilakukan.
Samun mengaku mendapatkan informasi bahwa sawah yang telah digadaikan kepadanya ternyata memiliki permasalahan Merasa khawatir, Samun kemudian mendatangi pihak terlapor untuk meminta penjelasan sekaligus pengembalian uang yang telah diserahkannya.
Namun, menurut keterangan Samun, pihak terlapor justru memberikan janji bahwa sawah tersebut telah laku dijual dan uang gadai miliknya akan segera dikembalikan. Samun juga mengaku diminta untuk tetap melanjutkan penggarapan sawah tersebut.
Karena masih percaya terhadap janji tersebut, Samun akhirnya tetap menggarap lahan hingga berhasil melakukan satu kali panen Hendak Menggarap Kedua Kalinya, Samun Justru Dilarang
Permasalahan semakin memanas ketika Samun hendak kembali menggarap sawah untuk kedua kalinya Menurut pengakuannya, seorang bernama Enday datang dan melarang dirinya melanjutkan aktivitas penggarapan lahan.
Enday disebut mengaku telah membeli sawah tersebut dari pihak terlapor Kondisi tersebut membuat Samun terkejut karena dirinya merasa masih memiliki hak berdasarkan transaksi gadai yang sebelumnya disepakati.
Samun mengaku tidak pernah menerima pengembalian uang gadai sebesar Rp35 juta, sementara sawah yang menjadi objek transaksi justru diklaim telah berpindah kepemilikan Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai status kepemilikan lahan, keabsahan transaksi gadai, serta tanggung jawab pihak yang menerima uang dari pelapor Hampir Satu Tahun Menunggu, Uang Tak Kunjung Dikembalikan
Setelah dilarang menggarap sawah, Samun mengaku berulang kali berupaya menghubungi pihak terlapor untuk meminta pertanggungjawaban Namun, menurut keterangannya, pihak terlapor tidak lagi dapat dihubungi Merasa tidak memperoleh penyelesaian dan mengalami kerugian materiil, Samun akhirnya memilih menempuh jalur hukum.
“Saya sudah sabar hampir satu tahun. Uang sudah saya serahkan Rp35 juta, sawah sudah saya garap, tetapi ternyata sawah sudah dijual ke orang lain. Saya dilarang menggarap, terlapor tidak bisa dihubungi. Saya cuma minta uang saya kembali,” ungkap Samun sebagaimana keterangan yang disampaikan dalam bahan pengaduannya.
Samun berharap aparat kepolisian dapat menindaklanjuti pengaduannya secara profesional, objektif, dan transparan agar persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum.
Dugaan Penipuan dan Penggelapan, Bagaimana Ancaman Hukumnya?
Secara hukum, persoalan transaksi gadai sawah yang berujung kerugian tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Penyidik perlu mendalami apakah terdapat unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, atau perbuatan melawan hukum lainnya.
Mengingat peristiwa awal terjadi pada November 2025, penentuan ketentuan pidana yang berlaku juga harus memperhatikan waktu terjadinya dugaan tindak pidana.
1. Pasal 378 KUHP Lama tentang Penipuan
Pasal ini mengatur perbuatan seseorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang.
Ancaman pidana: penjara paling lama 4 tahun.
2. Pasal 372 KUHP Lama tentang Penggelapan
Pasal ini mengatur perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.
Ancaman pidana: penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan KUHP Nasional ,Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492, sedangkan penggelapan diatur dalam Pasal 486.
Namun karena dugaan peristiwa bermula sebelum KUHP Nasional berlaku, penerapan pasal harus mempertimbangkan ketentuan peralihan dan prinsip penerapan aturan yang lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa apabila relevan Perlu ditegaskan, unsur pidana harus dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian sesuai hukum
Redaksi Buser86.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik
Red






